Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) mengadakan pertemuan dengan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) di kompleks Pabrik Tresno Jamu Indonesia, Mujur Lor, Kroya, pada Selasa, 26 Juni 2024.
Dalam pertemuan yang sekaligus merupakan ajang silaturahmi ini, BPOM menyatakan bahwa PPJAI Wilayah Banyumas Raya telah bertransformasi di era digital dengan mempertahankan dan mengembangkan produk jamu herbal berkualitas tanpa bahan kimia obat (BKO).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Anisyah, Kepala Loka POM Banyumas Winanto, Direktur PT Tresno Jamu Indonesia Mutriono, dan sejumlah pengusaha jamu dari PPJAI serta Tresno Jamu Indonesia.
“Dulu kami awasi, larang, dan berikan sanksi. Kini kami ubah dengan pendampingan agar para pengusaha jamu taat regulasi sehingga produknya menjadi baik. Kami melihat perubahan transformasi benar-benar terjadi,” kata Mohamad Kashuri, usai meninjau Pabrik Tresno Jamu Indonesia, yang juga milik salah satu anggota PPJAI.
Dikutip dari website purwokerto.inews.id, BPOM akan terus mengintensifkan pendampingan kepada para pelaku usaha, agar pertumbuhan mereka semakin maju.
“Kami terus memudahkan registrasi dan memberikan bimbingan teknis kepada teman-teman supaya taat regulasi. Kami mengapresiasi PPJAI yang sudah menaungi para pelaku usaha, taat regulasi, serta memproduksi jamu yang aman, bermutu, dan diterima oleh pasar,” tambahnya.
Banyumas Raya menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena banyaknya pelaku usaha obat tradisional yang baik di wilayah ini. BPOM berkomitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan mereka agar lebih cepat.
Saat ini, PPJAI telah melakukan terobosan dengan digital marketing. Hal tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk lebih baik.
“Kami berharap obat berbahan alam semakin maju tidak hanya di dalam negeri tetapi juga berkualitas untuk ekspor. Ini yang akan kami carikan solusinya, bagaimana cara menuju akses pasar global,” ujarnya.
Oleh karena itu, kegiatan pendampingan secara berkala rutin dilakukan, karena pendaftaran secara online sering menimbulkan perbedaan persepsi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Oleh karenanya, harus diselesaikan dengan bertemu langsung antara pemohon dan petugas registrasi.
BPOM mendorong PPJAI agar bisa menaikkan level jamu menjadi obat herbal standar hingga fitofarmaka, dengan cara uji klinik yang terbukti khasiatnya serupa dengan obat kimia.
“Agar para tenaga medis, terutama dokter, semakin yakin memanfaatkan jamu di pelayanan kesehatan, kami mendorong agar jamu dikembangkan dan dipasarkan lebih lanjut, tanpa harus menunggu menjadi fitofarmaka, sehingga naik menjadi obat herbal standar,” terangnya.
Bendahara PPJAI, Nur Cholis, menyatakan kegiatan ini sangat membantu pengusaha jamu untuk mengetahui regulasi aturan yang baru.
“Dulu sistem offline, semua berkas dibawa ke Jakarta dan bertemu langsung sehingga saat itu juga bisa revisi. Sedangkan sekarang dengan sistem online, kadang ada miskomunikasi dengan BPOM, jadi pertemuan ini sangat membantu. Karena kita masih berpatokan pada aturan yang lama sehingga izin tidak keluar-keluar. Jadi kita harus selalu memperbarui peraturan yang baru sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh,” kata Nur Cholis.
Sementara itu, Komisaris Tresno Jamu Indonesia Tatang Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya mendukung program BPOM, termasuk peningkatan aspek produksi di pabrik TJI.
“Kami bangga menjadi contoh industri obat alam di wilayah Banyumas Raya. Kami akan terus mendorong dan mendukung di bagian produksi untuk mewujudkan program BPOM, salah satunya di Cilacap ada yang full aspek,” katanya. Redaksi JamuDigital.Com
